A. Pendahuluan
Pembangunan pemerintahan tidak
bisa dilepaskan dari peran Aparatur pemerintah, yang mana terdiri dari berbagai
sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan. Pada dasarnya Aparatur pemerintah terbagi menjadi pegawai
(PNS dan Non PNS) di
lingkungan pemerintah
dan SDM lainnya yang mendukung jalanya roda pemerintahan. Para Aparatur
pemerintah memegang peranan penting karena turut serta/ berperan mulai dari aspek penentuan kebijakan,
aspek perencanaan pembangunan,
pelaksanaan pembangunan hingga ke tahap evaluasi dan pengendalian. Disisi lain para Aparatur pemerintah ini sekaligus juga bersentuhan langsung dengan
masyarakat yaitu dalam memberikan pelayanan publik
pada masyarakat.
Pada saat
ini masyarakat sudah semakin kritis dan luas wawasannya, pengetahuan mereka
makin baik, implikasi dari hal ini
masyarakat semakin paham berbagai hak dan kewajiban mereka terutama yang
berkaitan dengan pelayanan dari pemerintah terhadap mereka. Masyarakat makin kritis terhadap penilaian
kinerja aparatur pemerintah. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk meningkatkan
kinerja dan meningkatkan kualitas SDM aparatur tersebut.
Kondisi ini
merupakan permasalahan yang mendasar bagi pembangunan suatu pemerintahan, karena
akan berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan. Upaya pemerintah untuk
melakukan pembangunan sumber daya
aparatur pemerintah telah dilakukan, akan tetapi permasalahan di bidang sumber daya aparatur
pemerintah sangat kompleks sebab aspek sumber daya aparatur pemerintah
berhubungan dengan aspek - aspek lainnya seperti ekonomis, aspek sosial budaya, dan aspek kesejahteraan. Walaupun memiliki
kompleksitas yang tinggi,
akan tetapi hal ini menuntut untuk segera ditangani.
Dilain pihak
dengan keluarnya PP no. 41
tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap
kota/kabupaten perlu melakuan
perubahan dan penyesuaian terhadap SOTK lamanya. Oleh karena itu perlu
adanya pengkajian terhadap bentuk SOPD baru, Mutasi dan Rotasi Aparatur untuk
mengisi SOPD baru. Agar penyesuaian
SOPD baru tersebut dapat memberikan hasil bagi peningkatan SDM dan kinerja
aparatur, maka pembangunan Sumber Daya apartur perlu dilakukan.
Upaya untuk mengatasi berbagai
permasalahan sumber daya aparatur pemerintah dengan melakukan pembangunan
sumber daya aparatur pemerintah tentu akan
memerlukan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi hal tersebut perlu
dilakukan mengingat Sumber daya aparatur
pemerintah merupakan investasi untuk mendukung pembangunan bidang lainnya.
Melihat pentingnya pembanguan sumber daya aparatur pemerintah maka pembangunan
sumber daya aparatur harus menjadi prioritas.
Keberhasilan
pembangunan bidang sumber daya aparatur pemerintah dipengaruhi oleh perencanaan
yang dilakukan, oleh karena itu perlu dilakukan analisis pembangunan bidang
sumber daya aparatur pemerintah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat.
B.
Tujuan
Pembangunan Sumber daya aparatur ditujukan
untuk mendukung peningkatan pelayanan
publik dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.
C.
Metode
Dalam menganalisa
Sumber daya aparatur pemerintah dilakukan dengan berdasarkan pada data. Untuk mendukung analisa sumber daya aparatur pemerintah diperlukan berbagai data. Adapun untuk data sekunder didapat dengan
mengumpulkan dari berbagai sumber seperti:
§
Data yang berhubungan
dengan bidang Sumber daya aparatur pemerintah yang bersumber dari BPS, BKN, dan
institusi lainnya
§
Data operasional yang
berasal dari SKPD terkait
§
Data lainnya yang relevan
dengan bidang Sumber daya aparatur pemerintah yang berasal dari mass media
cetak dan elektronik, dan internet
D.
Tinjauan Konseptual
Pengelolaan sumber daya aparatur tidak lain merupakan
pengeleolaan sumber daya manusia dalam
suatu organisasi yang dalam hal ini
ádalah
pemerintah . hal ini dapat dilekukan melalui manajemen sumber daya manusia.
Pengertian manajemen sumber daya manusia diberikan secara beragam oleh para
pakar diantaranya Kiggundu (Sulistiyani
dan Rosidah, 2003: 11) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut
:
Human resource
management…is the development and utilization of personnel for the effective
achievement of individual, organizational, community, national, and
international goals and objectives
Pengertian
di atas menggambarkan bahwa manajemen sumber daya manusia
bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan pegawai, sementara tujuan yang dicapai
tidak hanya terbatas pada tujuan organisasi tetapi juga meliputi tujuan
individu, masyarakat, bangsa dan dunia.
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
Suatu
organisasi akan terus dapat bertahan dalam persaingan globalisasi apabila mampu
mengantisipasi tuntutan tugas saat ini maupun untuk menjawab tantangan masa
yang akan datang, dengan terus meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia,
salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melalui pendidikan,
pelatihan dan pengembangan SDM.
Pendidikan
adalah suatu usaha pemberian bekal kepada seluruh personil untuk meningkatkan
kemampuan tehnis, teoritis, konseptual maupun moral sesuai dengan kebutuhan
tugas melalui pelatihan – pelatihan. ( Hasibuan, 1994 ).
MOTIVASI
Menurut
Malayu Hasibuan ( 1999 : 95 ) mengemukakan motivasi adalah pemberian daya
penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja
sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai
kepuasan.
Dari
uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemotivasian pada
hakekatnya adalah pemberian daya dorong / daya penggerak kepada para pegawai
agar mau melakukan pekerjaannya dengan baik dengan jalan memberikan alat pemuas
kebutuhan yang mereka inginkan, sehingga bila dikaitkan dengan organisasi, maka
para pimpinan harus mampu untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan pegawai
tersebut, kapan kebutuhan tersebut ada, dimana kebutuhan tersebut muncul, siapa
yang mempunyai kebutuhan tersebut.
KINERJA
Kinerja
adalah suatu tampilan/wujud kerja yang merupakan gambaran dari produktivitas
dan hasil ( out come ) organisasi dan individu SDM ( pegawai ).
Sedangkan
semangat kerja menurut Alexander Leighten ( Moekijat 1999 : 130 ) adalah
kemampuan sekelompok orang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekwen dalam
mengejar tujuan bersama.
Pada
dasarnya organisasi/instansi bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu,
cakap, dan trampil, tetapi agar mereka juga mau bekerja giat dan berkeinginan
untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan
pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras
dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya.
Dalam hal ini tergantung pada para pimpinan organisasi. Bagaimana cara untuk
mempengaruhi dan mengarahkan anggota agar mau sama – sama bekerja untuk
mencapai tujuan bersama.
1)
Pengertian Kompensasi
Masalah manajemen
organisasi yang utama adalah bagaimana memotivasi para karyawan yang sedang
bekerja agar mereka mau dan mampu memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan
waktu untuk pencapaian tujuan organisasi. Salah satu jalan untuk melakukan itu
adalah memberikan kepada pegawai berupa imbalan jasa yang disebut dengan
kompensasi,.
Berikut ini akan
dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang defenisi dari kompensasi,
diantaranya :
Hasibuan (2000:113)
berpendapat bahwa : “Kompensasi adalah semua pendapatan pegawai yang berbentuk
uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai/karyawan
sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pada perusahaan”.
B.
Werther dan Davis (Hasibuan, 2000:134) mengemukakan : Compensation is what
employee receive inexchange of their work. Whether horly wages organisasi
periodic salaries, the personnel departement usually designer and administers
employee compensation, (Kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima
sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah perjam
ataupun gaji periodik didesain
dan dikelola oleh bagian personalia).
Dari
beberapa pendapat di atas, maka secara singkat dapat dikemukakan bahwa kompensasi adalah balas jasa yang
diberikan oleh organisasi kepada pegawai
baik berupa finansial maupun non finansial atas sumbangan pikiran, tenaga dan
waktu mereka untuk pencapaian tujuan organisasi.
Pengertian Efektivitas Kerja Pegawai
Untuk memahami
konsep efektivitas kerja, akan dikemukakan defenisi efektivitas kerja menurut
para ahli. Siagian (1997:151),
mengemukakan bahwa efektivitas kerja adalah :
Penyelesaian pekerjaan tepat
pada waktunya yang telah ditetapkan artinya apakah pelaksanaan suatu tugas
dinilai baik atau tidak, itu sangat tergantung pada bilamana tugas itu
dilaksanakan atau tidak, terutama tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara
melaksanakan, berapa biaya dikeluarkan itu.
Kemudian Sedarmayanti (1996:97) berpendapat :
“efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti
pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu
E. Pembahasan
Sumber Daya Aparatur sangat beragam baik dari latar
belakang pendidikan, tingkat pendidikan, golongan dan gender. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
meningkatkan kinerja sumber daya aparaturnya, yang salah satu diantaranya
adalah dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM . Peningkatan kuantitas
selalu dilakukan tiap tahun dengan menambah jumlah pegawai yang berasal dari
TKK dan dari umum. Untuk peningkatan
kualitas dilakukan dengan berbagai cara diantaranya peningkatan pendidikan
formal melalui tugas belajar, pembinaan kedisiplinan pegawai, peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan
melalui berbagai diklat subtantif, fungsional dan struktural.
Secara garis besar sumber daya aparatur pemerintah
terbagi dua yaitu tenaga struktural dan tenaga fungsional. Akan tetapi dengan
adanya keterbatasan waktu, dana, dan kesempatan profesi Dokter, perawat dan
tenaga kesehatan lainnya.
Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang ada,
penambahan jumlah pegawai telah
dilakukan melalui seleksi penerimaan CPNS dari Jalur Umum dan jalur
pengangkatan TKK yang telah tervalidasi. Walaupun upaya peningkatan kinerja dan
kuantitas serta kualitas SDM telah dilakukan akan tetapi hal tersebut masih
perlu dilanjutkan dan ditingkatkan mengingat beban kerja yang ada.
Pembangunan Sumber daya Aparatur, harus dapat berfungsi
sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul saat ini, sekaligus
juga harus dapat bersifat antisipatif terhadap berbagai maslah yang mungkin
akan muncul dalam waktu dekat ataupun dimasa yang akan datang.
Sejalan dengan diberlakukannya program otonomi daerah, daearah
otonom baru diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dasar dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu efektivitas birokrasi dan kinerja aparatur perlu
ditingkatkan guna terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu, terdapat beberapa isu /
permasalahan yang berkaitan dengan
sumber daya aparatur yang pada dasarnya terdiri dari enam isu yaitu:
- Kinerja
Aparatur
- Pelayanaan
Aparatur terhadap masyarakat
- Pemenafaatan
Teknologi dalam pemerintahan
- Kualitas
SDM aparatur
- Penegakan
Disiplin aparatur pemerintah
- Manajemen
dan Administarsi Aparatur pemerintah
·
Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Aparatur Pemerintah
Untuk meingkatkan kinerja Aparatur
pemerintah, serta memberikan pelayanan publik yang memuaskan, perlu dilakukan
peningkatan pada kualitas SDM yang ada. Oleh karena itu kualitas SDM Aparatur
pemerintah, perlu mendapat peningkatan melalui berbagai cara. Kondisi ini harus
disadari oleh pemerintah karena rendahnya kualitas SDM tersebut pada akhirnya
akan mempengaruhi kualitas pelayanan pada masyarakat.
·
Reformasi
Birokrasi dan Pengembangan serta Peningkatan Kualitas
Sistem Manajemen Pemerintahan
Pada saat ini masih sering
dibicarakan tentang Pelayanan pemerintah yang lambat, prosedur berbelit dan masih belum sesuai harapan masyarakat.
Disatu sisi memang pada saat ini masih terjadi hal- hal seperti itu, akan
tetapi dilain pihak tidak sedikit aparatur pemerintah yang berkinerja baik.
Terlepas dari dikotomi tersebut sudah saatnya hal ini direformasi, harus
disadari bahwa upaya peningkatan kinerja aparaturnya harus selalu ditingkatkan.
Upaya peningkatan tersebut melibatkan dua aspek yaitu aspek personal aparatur
itu sendiri, dan aspek sistem manajemen pemerintahan.
Aspek personal aparatur berarti
penanganan dan pembinaan terhadap aparatur itu sendiri dengan berbagai cara
melalui pendidikan formal dan informal, diklat teknis .struktural dam
fungsional, peningkatan wawasan, pembinaan mental dan disiplin, dsb.
Pada
aspek sistem manajemen pemerintahan internal perlu adanya pembenahan dalam
sistem manajemen pemerintahan ini akan mendukung peningkatan kinerja aparatur
pemerintah.
Secara Kelembagaan sumber daya aparatur
pemerintah perlu ditelaah ulang dan bila perlu dilakukan repositioning secara
internal, yang berkaitan dengan berbagai kebijakan tentang kepegawaian, seperti
berbagai SPM, SOP dan SOPD. Perlu
kiranya diberikan kelengkapan berupa berbagai produk hukum yang berguna untuk
menunjang kinerja kecamtan dan kelurahan., seperti dilengkapinya berbagai SOP
Salah satu penyebab belum optimalnya kinerja
sumber daya aparatur pemerintah selain
dari kondisi internal sumber daya aparatur pemerintah tersebut, adalah belum
berjalannya efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan manajemen pemerintahan.
Oleh
karena itu sudah saatnya dipikirkan berbagai upaya yang dapat mengakselerasi
hal tersebut, diantaranya dengan penelaahan SOTK, melengkapi SPM dan SOP serta pengembangan e goverment. Adanya pembangunan dan
penyempurnaan sistem manajemen pemerintahan serta mulai difokuskan kembali
pengembangan e government sehingga diharapkan akan memudahkan dan meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara SKPD,
memperlancar monitoring dan evaluasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kinerja dan pelayanan publik aparatur pemerintah..
Peningkatan sistem manajemen
pemerintahan tersebut dapat berupa peningkatan sistem administrasi kepegawaian,
pembentukan SIMPEG, adanya penelaahan
dan penentuan berbagai aturan dan kebijakan di bidang kepegawaian di lingkungan
internal pemerintahan yang diterapkan oleh setiap SKPD, yang berisi tenang
berbagai aturan, sistem pemberian Reward and Punisment, sistem pelayanan
minimum (SPM) dan adanya sistem operasional procedure (SOP) bagi pelayanan
terhadap masyarakat serta berbagai aturan dan sistem manajemen internal bagi
aparatur pemerintah.
Tujuan
dari Program ini adalah meningkatkan kinerja pemerintah melalui peningkatan
pelaksanaan manajemen pemerintahan.
Sasaran dari Program ini adalah penyusunan berbagai sistem manajemen yang
berkaitan dengan Sumber Daya Manusia
·
Peningkatan
Kualitas Pelayanan Bagi Masyarakat
Pada saat ini pelayanan umum kepada
masyarakat belum optimal, masih sering terdengar ketidakpuasan terhadap
pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah. Kondisi ini sangat disadari oleh
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini tertuang dalam agenda nasional
bahwa pada saat ini masih:
·
Rendahnya
kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena tingginya
penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan
·
Rendahnya
kinerja sumber daya aparatur
·
Belum
memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen)
pemerintahan
Rencana pembangunan sumber daya
aparatur harus diarahkan untuk melakukan peningkatan pelayanan publik oleh
aparatur pemerintah, untuk mencapai hal tersebut maka harus dilaksanakan :
·
Peningkatan
kemampuan, moral dan keterampilan aparatur dalam memberikan pelayanan melalui
pendidikan baik yang bersifat
struktural, fungsional ataupun teknis subtantif.
·
Mendorong
terselenggaranya pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, murah dan
manusiawi.
·
Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan.
·
Pembangunan
Karakter dan Citra PNS melalui Peningkatan Pelaksanaan Good Governance dan Penanggulangan KKN
Citra PNS pemerintah pada saat ini
banyak disoroti oleh masyarakat terutama yang menyangkut penilaian terhadap
kinerja, diantaranya masih terdapatnya KKN di kalangan aparatur pemerintah, dan
rendahnya transparansi.
Sebetulnya tidak seluruhnya kinerja pemerintah buruk, banyak kinerja
pemerintah yang baik, yang berupa pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar
(pendidikan dan kesehatan), pembangunan perekonomian. Dari aspek personal
aparatur juga telah terjadi peningkatan kinerja dan disiplin. Hanya saja hal
ini tidak terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Dan benak (top of
mind) masyarakat telah tertanam citra PNS yang Buruk.
Menyikapi hal tersebut maka
pemerintah perlu untuk mengantisipasinya dengan berbagai upaya yang dimulai
dari pengawasan yang ketat, pemberian sangsi bagi pelaku KKN dan penegakan good governance.
·
Pengembangan
e Government
Perintisan E Gov sebenarnya bukan
hanya sekedar pembangunan website pemerintahan ataupun pembangunan instalasi
jaringan informasi teknologi tetapi juga harus difokuskan kepada perubahan
mindset dan perilaku / budaya para birokratnya yang menjunjung tinggi etika
birokrasi dan peningkatan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi.
Pembangunan website dan instalasi jaringan hanyalah merupakan awal perintisan
pembangunan e Government. Oleh karena itu untuk
mengembangkannya maka beberapa prasyarat diantaranya:
1. Peningkatan
sarana prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan e gov, misalnya semua SOPD
telah terkoneksi dengan SIM yang terintegrasi
2. Peningkatan
kemampuan / skill para aparatur diberbagai tingkatan terhadap penggunaan dan
pemanfaatan IT
3. Adanya
berbagai produk hukum / kebijakan yang mengatur proses pelaksanaan e
Government.
·
Peningkatan
Sarana & Prasarana Penunjang Pembanguan Sumber Daya Aparatur
Untuk melaksanakan
berbagai arah kebijakan dari pembanguan sumber daya aparatur seperti
diatas maka mutlak diperlukan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang
dapat mendukung hal tersebut, baik berupa Hardware ataupun yang bersifat
software.
No comments:
Post a Comment