Contoh jurnal ketenagakerjaan

A.  Pendahuluan

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Cimahi merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat karakteristiknya yang bersinggungan langsung dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi, ditambah lagi dengan karakter Kota Cimahi yang telah lama memiliki kantung-kantung daerah industri yang menyerap banyak tenaga kerja dalam kerangka hubungan industrial.

Dengan meningkatnya jumlah pencari kerja baik di sektor informal maupun sektor formal, sementara kemampuan  dan kesempatan kerja relatif terbatas menimbulkan adanya kesenjangan antara sediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan munculnya permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran yang dihadapi oleh setiap kota termasuk Kota Cimahi. 

Masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan aspek-aspek lainnya seperti  aspek ekonomi, aspek sosial budaya,  aspek kesejahteraan dan bahkan berkaitan dengan aspek sosial politik sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerjasama lintas SKPD.  Secara umum permasalahan ketenagakerjaan antara lain mencakup masalah penciptaan lapangan kerja; masalah penganggur dan setengah penganggur; masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri; masalah pelatihan kerja; dan masalah pembinaan hubungan industrial. Disamping hal tersebut masih ada beberapa permasalahan lainnya yaitu masalah perundang-undangan ketenagakerjaan,  informasi dan perencanaan tenaga kerja, antar daerah dan penempatan di luar negeri, pelatihan dan produktivitas kerja.

Dari hal di atas terlihat bahwa masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang memiliki kompleksitas tinggi, akan tetapi hal ini menuntut untuk segera diatasi, karena  bila tidak diatasi maka akan menambah banyak jumlah pengangguran, sementara tren kedepan pertumbuhan kesempatan kerja relatif sedikit, hal ini menyebabkan akan makin besarnya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan yang tersedia, yang kemudian akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti menurunnya daya beli, meingkatnya jumlah penduduk miskin. Implikasi tersebut akan berlanjut pada kemampuan pendidikan, kesehatan,  kesejahteraan masyarakat, bahkan bukan tidak mungkin akan meningkatkan kerawanan sosial masyarakat.

Permasalahan ketenagakerjaan pada saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Cimahi, mengingat jumlah pengangguran di Koya Cimahi masih cukup tinggi dan mendesak untuk segera diatasi. Selain itu permasalahan ketenagakerjaan merupakan salah satu kebijakan politik Walikota terpilih yang mencanangkan perluasan kesempatan kerja. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan upaya perencanaan tenaga kerja di tingkat Kota Cimahi yaitu suatu rencana yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimum, efisien dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi/sosial yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Untuk mencapai hal tersebut perlu dinalisis pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Cimahi.

B.  Maksud dan Tujuan

Maksud untuk mengetahui perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran di Kota Cimahi dan untuk memperkirakan kemungkinan solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran.

Tujuan 

a.    Menganalisis kondisi ketenagakerjaan Kota Cimahi untuk     dijabarkan

kedalam kebijakan-kebijakan.

b.      Bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dalam mengatasi tingkat pengangguran di Kota Cimahi

C.  Kerangka Konseptual

Tenaga Kerja

Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Berdasarkan konsep International Labour Organisation (ILO) penduduk dapat dibagi menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja terbagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, meliputi mereka yang mempunyai kegiatan bersekolah dan atau mengurus rumah tangga.

     Bekerja

1.         Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

2.        Konsep bekerja satu jam digunakan oleh banyak negara diantaranya Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

3.        Sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan, tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena beberapa sebab misal menunggu panen, mogok, dan lain-lain. Bekerja termasuk mereka yang sementara tidak bekerja.

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah ditempati maupun lapangan kerja yang masih kosong. Kesempatan kerja menggambarkan tersedianya lapangan kerja di masyarakat karena itu sering diartikan sebagai permintaan terhadap tenaga kerja (demand for labour force).

 Pengangguran

Pengangguran dapat diartikan sebagai berikut:

a.    Orang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan

b.    Orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru

c.    Orang yang tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungki

mendapat pekerjaan

d.   Orang yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

      Adapun jenis-jenis pengangguran adalah sebagai berikut:

a.    Pengangguran Normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan tidak memadai

b.    Pengangguran Terselubung yaitu golongan angkatan kerja yang kurang dimanfaatkan dalam pekerja atau golongan yang melakukan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

c.    Pengangguran Terbuka yaitu golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan kesempatan bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan.

     Jenis pengangguran terbuka terdiri atas:

a)        Pengangguran Friksional yaitu pengangguran temporer (sementara) yang terjadi atas perubahan dan dinamika ekonomi

b)        Pengangguran Musiman ysitu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim sehingga mempengaruhi jumlah pekerjaan yang tersedia di beberapa industri, misalnya pada sektor pertanian

c)        Pengangguran Konjungtural yaitu pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa, terutama pada saat resesi atau defresi ekonomi sehingga perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja dan berhenti memperkerjakan orang baru

d)       Pengangguran Struktural yaitu pengangguran yang muncul akibat perubahan struktur ekonomi. Misalnya struktur agraris berubah menjadi industri

e)        Pengangguran Sukarela yaitu Pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja karena mungkin sudah cukup dengan kekayaan yang dimilikinya

f)         Pengangguran Deflasioner yaitu pengangguran yang disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerja.

g)        Pengangguran Teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi.

Indikator Kunci Ketenagakerjaan

Indikator Kunci Ketenagakerjaan/ Key Indicator Labor Market (KILM) adalah indikator-indikator pokok ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh International Labor Office (ILO), dan menjadi acuan secara internasional. Dari 20 KILM ILO, pada umumnya di Indonesia hanya 11 KILM yang dapat dihitung yaitu :

1)   KILM 1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenagakerja (labor supply) yang bersedia untuk memproduksi barang atau jasa dalam suatu perekonomian.

2)   KILM 2 : Rasio Penduduk yang Bekerja

 

3).KILM 3 : Status Pekerjaan

Kategori Status Pekerjaan Utama :

1.    Berusaha Sendiri

2.    Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh tak Dibayar

3.    Berusaha dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar

4.    Buruh/ Karyawan/ Pegawai

5.    Pekerja Bebas di Pertanian

6.    Pekerja Bebas di non Pertanian

7.    Pekerja Keluarga/tak Dibayar

4). KILM 4 : Lapangan Pekerjaan

   

Kategori Lapangan Pekerjaan Utama :

1.    Pertanian

2.    Pertambangan

3.    Industri

4.    Listrik, Gas dan Air

5.    Konstruksi

6.    Perdagangan

7.    Transportasi

8.         Keuangan

9.    Jasa Kemasyarakatan

5). KILM 6 : Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja

Pengelompokan penduduk bekerja menurut jam kerja pada umumnya diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu:

a.    Pekerja yang bekerja dengan jam kerja pendek (0-14 jam perminggu)

b.     Pekerja yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam perminggu

c.    Pekerja yang bekerja melebihi jumlah jam kerja normal

6). KILM 7 : Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

 7).  KILM 8 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT memberikan indikasi tentang besarnya penduduk usia kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

8).  KILM 9: Pengangguran Usia Muda

1.    Usia muda yang dicakup di sini berada di antara 15 – 24 tahun dan usia dewasa merujuk pada kelompok usia 25 tahun lebih.

2.    Pengukuran pengangguran usia muda meliputi empat kelompok besar, yaitu:

a.    Tingkat pengangguran usia muda (Youth Unemployment Rate)

b.    Rasio dari tingkat pengangguran usia muda terhadap tingkat pengangguran usia dewasa

c.    Pengangguran usia muda sebagai proporsi dari total pengangguran

d.   Pengangguran usia muda sebagai proporsi dari total penduduk

9). KILM 11: Pengangguran menurut Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dibagi dalam 10 kategori, yaitu:

a.    Tidak/Belum Pernah Sekolah

b.    Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar

c.    Sekolah Dasar

d.   Sekolah Menengah Pertama

e.    Sekolah Menengah Pertama Kejuruan

f.     Sekolah Menengah Umum

g.    Sekolah Menengah Umum Kejuruan

h.    Diploma I/II

i.      Akademi/Diploma III

j.      Universitas/Diploma IV

10).  Kilm 13       :           Penduduk Bukan Angkatan Kerja (BAK) dalam Usia Produktif Prima

11).  KILM 14     :           Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

     Indikator ini mencerminkan tingkat kompetensi dan tingkat keahlian kerja yang tersedia dalam pasar kerja.

D.      Metode

Studi ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Untuk pengumpulan data sekunder didapat dengan mengumpulkan dari berbagai sumber seperti:

1.    Data yang berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan yang bersumber dari BPS

2.    Data operasional bidang ketenagakerjaan yang berasal dari SKPD terkait

3.    Data lainnya yang relevan dengan bidang ketenagakerjaan yang berasal dari mass media cetak dan elektronik, dan internet

E.       Pembahasan

Masalah ketenagakerjaan di Kota Cimahi berawal dari cukup tingginya jumlah usia produktif / angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan kerja. Penduduk Kota Cimahi secara struktur gemuk di tengah artinya banyak usia produktif (Usia Kerja).

Tabel 1. Penduduk Usia Kerja di Kota Cimahi Tahun 2014

URAIAN	TAHUN 2014
ANGKATAN KERJA	270,284
BEKERJA	244,278
PENGANGGUR	26,006
BUKAN ANGKATAN KERJA	163,173
SEKOLAH	55,297
MENGURUS RUMAH TANGGA	90,923
LAINNYA	16,953
PENDUDUK USIA KERJA	433,457
TPAK (%)	62.36
TPT (%)	9.62

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Dari tabel diatas terlihat penduduk Kota Cimahi usia kerja sebanyak 433.457 orang yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 270.284 orang dan bukan angkatan kerja 163.173 orang. Dari Penduduk angkatan kerja yang bekerja sebesar 244.278 orang danyang menganggur 26.006 orang. Hal ini berarti angka Tingkata Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,36% dan tingkat Pengangguran Terbuka (9,62%). Dengan TPT yang mencapai 9,62% ini merupakan peringatan bagi Kota Cimahi artinya bila tidak dicari solusinya akan berdampak negatif seperti kerawanan sosial dan kecemburuan sosial yang akan menganggu harmonisasi masyarakat Kota Cimahi.

Penduduk usia kerja di Kota Cimahi didominasi oleh lulusan pendidikan setingkat SLTA yang mencapai 39.15% dan bertrut-turt=ut untuk peringkat kedua dan ketiga yaitu lulusan SLTP dan SD. Sedangkan untuk lulusan Universitas mencapai 12.05%. dan untuk lulussan Diploma hanya mencapai 5,33%.

Tabel 2. Penduduk Usia Kerja di Kota Cimahi Menurut Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2014

Pendidikan	Tahun 2014
≤SD	20.52
SMTP	22.95
SMTA	39.15
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5.33
UNIVERSITAS	12.05
	100
JUMLAH	433,457
JENIS KELAMIN
Laki-Laki	50.26
Perempuan	49.74

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Berdasarkan data ini, maka perlu upaya yang serius dari Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduknya, sehingga dapat bersaing dalam mendapatkan peluang kerja dan dapat bersaing secara global.

Tabel 3. Penduduk Usia Kerja di Kota Cimahi Menurut Golongan Umur Tahun 2014

Golongan Umur	Tahun 2014
15-24	24.86
25-34	25.15
35-44	21.76
45-54	14.82
55+	13.41
	100.00
JUMLAH	433,457

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Penduduk usia kerja bila dilihat dari kelompok umur, maka kelompok umur 15-34 merupakan kelompok umur yang merupakan penduduk usia kerja yang paling besar yaitu antara 24.86 – 25.15%. Hal ini menunjukkan bahwastruktur penduduk kota Cimahi lebih banyak pada usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Cimahi Menurut Golongan Umur Tahun 2014

Golongan Umur	Tahun 2014
15-24	41.46
25-34	78.60
35-44	76.75
45-54	70.95
55+	37.77
TPAK	62.36

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kelompok umur yang terbesar ada pada kelompok umur 25-34 tahun dan tidak berbeda jauh persentasenya dengan kelompok umur 35-44 tahun dan 45-54 tahun. Sekali lagi data ini menunjukka bahwa struktur penduduk di Kota Cimahi didominasi oleh kelompok umur usia produktif.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Cimahi Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Pendidikan	Tahun 2014
≤SD	59.99
SMTP	50.78
SMTA	64.40
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	65.65
UNIVERSITAS	80.33
TPAK	62.36
JENIS KELAMIN
Laki-Laki	79.75
Perempuan	44.84

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Sedangkan untuk Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut pendidikanyang paling besar ada pada tingkat pendidikan sarjana dan paling kecil pada pendidikan SLTP, dan untuk jenis kelamin antara pria dan wanita tingkat partisipsinya laki-laki lebih besar dari perempuan , hal ini terjadi dikarenakan banyak wanita yang berusia angkatan kerja berada pada status bukan angkatan kerja yaitu mengurus rumah tangga.

Tabel 6. Angkatan Kerja di Kota Cimahi Menurut Golongan Umur Tahun 2014

Golongan Umur	Tahun 2014
15-24	16.53
25-34	31.71
35-44	26.78
45-54	16.86
55+	8.13
	100.00
JUMLAH	270,284

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa penduduk kelompok umur 25-34 tahun merupakan angkatan kerja yang merupakan capaiannya paling besar yaitu sebesar 31.71% dari jumlah penduduk pada kelompok tersebut , sedangkan jumlah yang terkecil angkatan kerja ada pada kelompok umur 55 tahun ke atas.

Tabel 7. Penduduk yang Bekerja di Kota Cimahi Menurut Golongan Umur Tahun 2014

Golongan Umur	Tahun 2014
15-24	14.11
25-34	31.37
35-44	28.50
45-54	17.63
55+	8.39
	100
TPAK	244,278

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Kelompok umur yang bekerja berdasarkan tabel di atas yang terbesar berada pada kelompok umur 25-34 tahun (31,37%) dan yang terkecil berada pada kelompok umur 55 tahun yaitu 8,39% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk untuk masing-masing kelompok umur.

Tabel 8. Penduduk yang bekerja di Kota Cimahi Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Pendidikan	Tahun 2014
≤SD	20.38
SMTP	18.80
SMTA	39.02
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5.93
UNIVERSITAS	15.87
	100
JUMLAH	244,278
JENIS KELAMIN
Laki-Laki	63.95
Perempuan	36.05

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Penduduk yang bekerja di Kota Cimahi bila dilihat dari pendidikan yang terbesar ada pada lulusan SLTA yaitu mencapai 39.02% dari total jumlah penduduk yang bekerja dan yang terkecil ada pendidikan Diploma yang hanya mencapai sebesar 5,93%. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih besar capaiannya dibandingkan dengan perempuan  yaitu 63.95 : 36.05. Hal ini terjadi dikarenakan banyak perempuan yang usia kerja tapi bukan angkatan kerja.

              Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa angkatan kerja yang paling besar berpendidikan SLTA dan yang paling kecil diploma masing-masing capaiannya adalah 40,43% dan5,62%. Dari data ini dapat dikatakan bahwa pekerja di Kota Cimahi hanya sebagai pekerja kelas menengah yang paling banyak dab sedikit yang bekerja dilevel manejemen karena dilevel itu dituntut kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 9. Angkatan Kerja di Kota Cimahi Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Pendidikan	Tahun 2014
≤SD	19.74
SMTP	18.69
SMTA	40.43
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5.61
UNIVERSITAS	15.53
	100
JUMLAH	270,284
JENIS KELAMIN
Laki-Laki	64.17
Perempuan	35.83

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Tabel 10. Penduduk yang Bekerja di Kota Cimahi Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2014

Lapagan Pekerjaan	Tahun 2014
Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.10
Pertambangan dan penggalian	0.66
Industri  pengolahan	31.08
Listrik, gas dan air	0.35
Bangunan	5.61
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	27.65
Angkitan,pergudangan dan komunikasi	4.64
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunanm tanah, dan jasa perusahaan	4.12
Jasa kemasyarakatan	24.79
	100

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Tenaga kerja yang ada di Kota Cimahi diserap melalui berbagai lapangan pekerjaan. Berdasarkan data pada tabel di atas, angkatan kerja yang bekerja disektor industri pengolahan menenpati urutan pertama yaitu sebesar 31,08% dari jumlah penduduk yang bekerja yang sebesar 244.278. Sedangkan sektor yang paling kecil ada pada sektor listrik, gas dan air yang hanya mencapai 0.35%.

Tabel 11. Tingkat Pengangguran di Kota Cimahi Menurut Golongan Umur Tahun2014

Golongan Umur	Tahun 2014
15-24	22.81
25-34	10.59
35-44	3.83
45-54	5.51
55+	6.65
TPT	9.62
JUMLAH	26,006

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Tingkat pengangguran di Kota Cimahi berdasarkan golongan umur yang terbesar pada usia sangat produktif yaitu umur 15 – 34 tahun yang mencapai 33.40% dari jumlah penduduk yang berusia 15-34 di Kota Cimahi, sementara tingkat pengangguran yang terkecil pada kelompok umur 35-44 tahun yaitu sebesar 3.83% dari jumlah penduduk usia 35-44 tahun yang ada di Kota cimahi. Hal ini merupakan kerugian yang besar bagi Kota cimahi bila tidak ada upaya yang signifikan karena pad auisa tersebut (15-34) merupakan usia yang paling produktif dan bisa berakibat buruk bagi kehidupan soaial kemasyarakatan di Kota Cimahi.

Tabel 12. Tingkat Pengangguran di Kota Cimahi Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Pendidikan	Tahun 2014
≤SD	6.71
SMTP	9.08
SMTA	12.78
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	4.52
UNIVERSITAS	7.61
TPT	9.62
JUMLAH	26,006
JENIS KELAMIN
Laki-Laki	9.93
Perempuan	9.07

Sumber: Sakernas BPSTahun 2014

Berkaitan dengan masalah pengangguran, berdasarkan data di atas jumlah penganggur di Kota Cimahi  tercatat sebanyak 26.006 orang atau sebesar 9,62% dari angkatan kerja yang berjumlah sebanyak 270..284 orang. Tidak termasuk penduduk yang sedang mengikuti pendidikan (pelajar/mahasiswa), dan tidak termasuk penduduk perempuan yang berstatus mengurus rumah tangga. Para penganggur tersebut antara laki-laki dan wanita relatif seimbang yakni laki-laki 9,93 dan wanita 9,07.

Jumlah penganggur 26.006 orang tersebut, terdiri dari angkatan kerja  meliputi lulusan SLTP dan SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan dan sedang mencari kerja, korban PHK dan penduduk pendatang/pindahan dari luar Kota Cimahi yang belum atau sedang mencari pekerjaan di Kota Cimahi. Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan ternyata jumlah terbesar penganggur tersebut adalah berpendidikan SLTA yaitu sebesar 12.78% dari total penganggur. 

Pembangunan bidang ketenagakerjaan harus dapat berfungsi sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul saat ini seperti tingkat pengangguran, sekaligus juga harus dapat bersifat antisipatif terhadap berbagai masalah yang mungkin akan muncul dalam waktu dekat ataupun di masa yang akan datang. Perkembangan masalah ketenagakerjaan yang memerlukan perhatian di Kota Cimahi adalah :

1)    Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah pencari kerja di Kota Cimahi yang  disebabkan oleh:

·       struktur penduduk

·       banyak industri yang memasuki masa shake out bahkan cukup banyak perusahan telah tutup

·       adanya kecenderungan penurunan pekerja formal.

Kecenderungan pengurangan lapangan kerja formal di perkotaan membutuhkan perhatian khusus mengingat sektor formal di perkotaan seharusnya menjadi penggerak perekonomian.

2)    Cukup terbukanya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja informal. Peningkatan upah pekerja di industri besar tanpa mempertimbangkan produktifitas akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang meningkat serta tekanan bagi upah pekerja informal, yang menimbulkan perbedaan upah yang semakin melebar antara pekerja formal dan informal.

3)    Saat ini terjadi degradasi kalangan terdidik, cukup banyak pengangguran yang merupakan kalangan terdidik lulusan S1. Para lulusan sekolah dari sistem pendidikan di Indonesia belum siap pakai di dunia kerja. Hal ini disebabkan perencanaan sistem pendidikan belum sepenuhnya berorientasi kepada kebutuhan lapangan  kerja. Jika dilihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengangguran maka akan terlihat adanya keanehan, dimana makin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Pendidikan tidak selalu mengatasi masalah pengangguran. Sudah saatnya peran pendidikan non formal lebih diperbesar dalam mengantisipasi kesempatan kerja maupun penyediaan lapangan kerja sendiri. Oleh karena itu pendidikan non-formal perlu pula mendapat perhatian yang lebih besar.

4)    Kasus PHK masih sering terdengar,  baik karena telah terjadi penutupan beberapa perusahan, atau karena penurunan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan hubungan industrial yang harmonis masih belum tercapai secara optimal, masih banyak kondisi dimana posisi pekerja sangat lemah dibandingkan dengan pengusaha, sehingga  peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini.

5)    Ketidakseimbangan struktur  pasar kerja, yaitu adanya kelebihan tenaga kerja tidak terampil  sementara di lain pihak kesempatan kerja dan potensi untuk menciptakan lapangan kerja sedikit, misalnya, kurangnya modal,  lemahnya jiwa entrepreneurship dan sebagainya.

            Dalam upaya memperkecil kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

• Memperbaiki kebijakan pasar kerja agar lebih luwes dan dapat menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal.
• Memperbaiki pola hubungan industrial di antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
• Menyempurnakan pelatihan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi tenaga kerja.
• Menyempurnakan mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja
• Menyempurnakan berbagai upaya penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah.
• Melakukan sinergitas perencanaan pembangunan ketenagakerjaan antara Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi.

Berdasarkan hal diatas maka perlu difokuskan mengurangi Kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan yang tersedia. Ketidak seimbangan antara jumlah pencari kerja yang dalam hal ini kita sebut supply side dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia yang kita sebut demand side. Adanya ketidakeseimbangan ini menimbulkan kesenjangan yang merupakan masalah bagi Kota Cimahi.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka harus dilakukan penanganan dari dua aspek, yaitu dari aspek supply (penawaran) dan dari aspek demand (permintaan).

Penanganan dari aspek permintaan adalah dengan membuka dan memperluas kesempatan kerja. Hal ini perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Sedangkan penanganan dari aspek penawaran adalah dengan cara menekan pertumbuhan pencari kerja, dan menekan pertumbuhan jumlah pengangguran, sehingga yang harus dilakukan adalah menjaga hubungan industrial sehigga tidak terjadi PHK yang akan menambah jumlah pengangguran. Hal lainnya adalah mendorong masyarakat untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin.

Bila hanya bertumpu pada aspek permintaan saja yaitu hanya pada upaya memperbesar kesempatan kerja, sebesar apapun kesempatan kerja dibuka dan diperluas namun jika jumlah pencari kerja selalu meningkat maka permasalahan tetap tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu perlu dilakukan solusi terintegrasi antara aspek penawaran (dengan menekan pertumbuhan jumlah pencari kerja) dan aspek permintaan (dengan memperluas kesempatan kerja).

Supply Side

Di sisi supply perlu diupayakan  untuk menekan pertumbuhan pencari kerja, dan menekan pertumbuhan jumlah pengangguran. Untuk mencapai hal ini maka perlu diupayakan diantaranya sebagai berikut:

1)      Mengurangi jumlah pengangguran yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan berkurangnya jumlah pemutusan hubungan kerja maka setidaknya tidak menambah jumlah pengangguran (pencari kerja). Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal diantaranya adalah :

a.         Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

b.         Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

c.         Membina Iklim Industrial yang kondusif

d.        Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2)      Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri dan meningkatkan minat dan kemampuan  masyarakat untuk berwiraswasta. Dengan meningkatnya minat dan kemampuan  masyarakat dalam berwiraswasta maka setidaknya akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a.       Mengurangi jumlah pencari kerja

b.      Berpotensi untuk memperluas lapangan kerja / membuka kesempatan kerja

3)      Meningkatkan tingkat pendidikan sehingga orientasi masyarakat lebih pada meraih pendidikan lebih tinggi terlebih dahulu bukan berpikir memperoleh pendidikan secukupnya lalu bekerja. Pendidikan yang cukup tinggi menyebabkan pola pikir masyarakat lebih baik, hal ini mendorong masyarakat untuk lebih terbuka wawasannya untuk bekerja tidak hanya di Kota Cimahi tapi di daerah lain, ataupun untuk diarahkan menciptakan lapangan kerja. Disamping itu dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi tersebut paling tidak mengurangi jumlah pencari kerja untuk tahun tersebut, karena kelompok usia kerja tersebut pada tahun yang bersangkutan tidak mencari kerja tapi sedang menempuh pendidikan.

4)      Meningkatkan kompetensi dan kualitas para pencari kerja. Tenaga kerja yang akan terserap oleh pasar kerja adalah para pencari kerja yang memiliki kualitas dan kompetensi yang dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan meningkatnya kompetensi dan kualitas para tenaga kerja (pencari kerja) maka akan memperbesar jumlah pencari kerja yang terserap oleh pasar kerja, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran/ pencari kerja yang ada di Kota Cimahi. Untuk itu maka perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

a.          Memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai pelatihan, pendidikan, dan kewirausahaan

b.         Membuka kesempatan Pemagangan /Job trainning di perusahaan-perusahaan

c.          Pembentukan Balai Latihan Kerja

d.         Melakukan pembinaan dan peningkatan terhadap berbagai lembaga pelatihan keterampilan, serta sertifikasi terhadap standar kualitas lembaga tersebut. 

5)      Penataan, penertiban dan penegakan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pada saat ini masih terdapat sejumlah kasus seperti perselisihan antara pekerja dan pengusaha,  kasus PHK yang  tidak jarang berujung dengan demonstrasi / unjuk rasa. Adanya fenomena tersebut disebabkan masih belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakannya berbagai perundang-undangan ketenagakerjaan oleh pihak pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan, penertiban dan penegakan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Demand Side

    Pada aspek demand diarahkan pada bagaimana memperluas kesempatan kerja, dengan cara membuka sebanyak mungkin kesempatan kerja. Untuk mecapai hal tersebut maka dilakukan berbagai kegiatan (indikasi)  sebagai berikut:

1)      Mendorong untuk terbukanya berbagai lapangan usaha baru oleh swasta. 

Salah satu upaya memperbesar lapangan kerja adalah dengan mendorong terciptanya berbagai lapangan usaha baru oleh swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

a.       Mendorong masuknya investasi sehingga terbuka industri baru

b.      Menjaga iklim yang kondusif untuk investasi dan berusaha menjaga iklim yang kondusif di bidang ketenagakerjaan

          Dari hal diatas terlihat bahwa untuk mendorong menciptakan berbagai lapangan usaha baru harus dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor, paling tidak di bidang ketenagakerjaan. Yang harus dilakukan adalah menjaga kondusifnya iklim ketenagakerjaan dengan cara antara lain meningkatkan kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

2)      Pelaksanaan Job Fair

       Salah satu langkah aktif yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, dan Tenaga Kerja adalah mencari, menghimpun dan mempublikasikan berbagai peluang kerja baik yang ada di Kota Cimahi, luar kota, luar provinsi dan luar negeri kepada masyarakat untuk berbagai tingkatan pendidikan. Selanjutnya perlu difasilitasi agar para pencari kerja memilki akses terhadap kesempatan tersebut. Media yang tepat untuk melakukan itu adalah pelaksanaan Job Fair / Career Day

3)      Penyelenggaraan Bursa Kerja Online

Semakin pesatnya perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dalam mencari, menghimpun dan mempublikasikan berbagai peluang kerja baik yang ada di Kota Cimahi, luar kota, luar provinsi dan luar negeri kepada masyarakat untuk berbagai tingkatan pendidikan. Dengan semakin meningkatnya penggunaan internet di masyarakat, maka sangat tepat jika dapat diadakan suatu bursa kerja online sehingga peluang kesempatan kerja lebih diakses oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja

4)      Membina jaringan dan kerja sama dengan berbagai perusahan lokal dan swasta yang ada di Kota Cimahi ataupun di luar Kota Cimahi .

           Untuk memperluas kesempatan kerja, pihak pemerintah harus membina hubungan dan membuka jaringan dengan pengusaha swasta, baik yang berada di dalam Kota Cimahi ataupun di luar Kota Cimahi, sehingga dengan adanya hubungan yang baik maka dapat diarahkan untuk:

·         Memperoleh berbagai informasi kebutuhan akan tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan.

·         Membuka kesempatan magang/job tranning sehingga menambah daya saing bagi para pencari kerja.

·         Untuk perusahaan yang bertempat di Kota Cimahi diarahkan untuk memprioritaskan tenaga kerja dari Kota Cimahi.

5)      Meningkatkan peluang  penyaluran kesempatan kerja di luar Kota Cimahi

        Pada saat ini kesempatan kerja di Kota Cimahi sangat terbatas, oleh karena itu maka harus diarahkan para pencari kerja tersebut mencari kerja di luar Kota Cimahi, baik lintas kota, lintas provinsi ataupun lintas negara. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian usaha yaitu:

·         Pencarian informasi lowongan kerja di luar kota, luar provinsi dan luar negeri

·         Melakukan sosialisasi bagi para pencari kerja mengenai mekanisme untuk mendapatkan pekerjaan di luar Kota Cimahi, luar provinsi dan luar negeri

6)      Peningkatan peran sektor informal sebagai penyerap tenaga kerja

        Sektor informal sebagai salah satu penyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sudah saatnya untuk ditingkatkan perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Pada saat ini masih cukup banyak pencari kerja yang enggan memasuki sektor informal, sehingga tidak jarang tenaga kerja di sektor informal diisi oleh pencari kerja dari luar Kota Cimahi. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan, penataan dan pengembangan di sektor informal yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan antara lain:

·         Pendataan kebutuhan tenaga kerja di sektor informal

·         Keamanan  dan kepastian kerja di sektor informal

7)      Penerimaan CPNS di Pemerintah Kota Cimahi

 Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS di daerah merupakan suatu peluang untuk penyaluran para pencari kerja yang harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Cimahi diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini BKN sehingga kuota formasi CPNS untuk Kota Cimahi dapat meningkat.  Khusus untuk pengisian CPNS tersebut diaharapkan diambil dari penduduk Kota Cimahi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Cimahi.

F.       Kesimpulan

Penanganan masalah ketenagakerjaan di Kota Cimahi bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat diselesaikan dengan cepat, akan tetapi memerlukan waktu dan arah yang jelas, serta koordinasi lintas sektor yang baik, maka dari itu komitmen dan kerja keras dari sekuruh stakeholder yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran perlu disikapi dengan serius dan dilaksanakan dengan tahap-tahapan yang jelas dan terukur.